Anas Tersangka, 'Twitland' Ramai Janji Gantung di Monas

Bahan Berita - Penetapan tersangka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengundang reaksi para pengguna twitter.  

Kebanyakan warga twitland menyindir Anas soal janjinya untuk gantung diri di Monas jika terbukti korupsi.

Berdasarkan catatan RoL pada 9 Maret 2012, Anas memang sempat mengungkapkan, "Satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas."

Janji ini pun ditanggapi beragam setelah Anas padaakhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Seperti kicauan @arfibambani. Dia berkicau untuk @jokowi_do2, "Sepertinya perlu tambah pengamanan Monas, jangan sampai ada yang digantung di Monas".

Kicauan lainnya milik @GunRomli mengungkapkan, "Sudah ada yang memenuhi janji menutup akun twitter, apa Anas akan memenuhi janji digantung di Monas?"

Presenter televisi swasta Rossiana Silalahi berkomentar soal ramainya televisi yang menayangkan janji Anas untuk digantung dimonas. "Dan..pernyataan soal gantung di Monas akan segera diputar berulang2 pemirsah,"kicaunya lewat @RosiSilalahi.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Anas urbaningrum Tersangka

Bahan Berita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. 

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengungkapkan AU menjadi tersangka, karena adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan pusat pelatihan pendidikan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Disampaikannya, AU adalah mantan anggota DPR.

 "Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tadi, yang dihadiri pimpinan KPK dan tim perkara Hambalang, telah ditetapkan atas nama AU, mantan anggota DPR," ujar Johan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/2).  AU diketahui sebagai Anas Urbaningrum.

Menurut Johan, AU ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 22 Februari 2013. Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikatakannya, ditemukan dua alat bukti yang cukup dan disimpulkan bahwa AU diduga melanggar pasal yang tadi sudah disampaikan.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Kritik SBY Otoriter, Tridianto Ditelepon Dua Menteri

Kaget dan tak menyangka. Hal itulah yang dirasakan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Tridianto, ketika menerima telepon dari dua menteri.

Pengusaha jamu asal Cilacap, Jawa Tengah ini menjadi perhatian karena mengkritik langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melakukan penyelamatan partai berlambang segitiga Mercy, akhir pekan lalu. 

Tridiyanto sebelumnya melontarkan kritik dan menuding SBY otoriter serta menyalahi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya ditelepon Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemuda Olahraga," kata Tridianto dihubungi Tribun Jogja (TRIBUNnews.com dari Purwokerto, Rabu (13/2/2013) siang.

Lalu apa yang dibicarakan mereka? Saat ditanya, pria kelahiran 9 September 1977 itu enggan menjelaskan. Ia khawatir justru menjadi polemik baru. "Sudah ndak usah dibahas soal pak menteri-menteri itu ya, intinya mereka menasihati saja karena aku junior, mereka senior," lanjut Tridianto

Sedikit memberikan bocoran, Tridianto mengatakan keduanya menyampaikan sudah mendengar dan mengetahui kritik Tridianto melalui pemberitaan media. "Terlanjur seperti itu, jadi gak enak," kata Tridianto membantah sikapnya melunak setelah ditelepon kedua menteri tersebut.

Ia menambahkan, sikapnya berseberangan atau berbeda pendapat dengan Majelis Tinggi seperti sepi tanpa dukungan. Meski demikian, ia menegaskan mendukung 1.000 persen langkah SBY melakukan penyelamatan partai.

"Ya langkah saya secara langsung tidak didukung oleh teman-teman pengurus DPC tapi ada beberapa yang mendukung secara tertutup," kata dia dihubungi sedang di Jakarta.

Sebelumnya, Tridianto mengkritik langkah yang dilakukan Majelis Tinggi menyalahi Pasal 13 AD/ART tentang wewenang Majelis Tinggi. Kata dia, Majelis Tinggi tak berwenang mengambil alih partai.

"Itu melanggar AD/ART pasal 13 tentang kewenangan Majelis Tinggi di pasal itu tidak ada kata Majelis Tinggi bisa menggambil alih kewenangan ketua umum. Dan SBY sudah melanggar dan otoriter," kata Tridianto kepada Tribun Jogja, Sabtu (9/2/2013) lalu.

Menyikapi pernyataannya itu, Tridianto bersikukuh, dirinya dalam berorganisasi cenderung mengikuti prinsip AD/ART. "Ya banyak yang intervensi dan bahkan mengancam (saya,Red) mau diusir dari Demokrat dan dipecat, ya saya maklum mungkin mereka kurang dalam pendidikan politik jadi tidak menghargai AD/ART," katanya.

Meski demikian, ia mengaku siap dikucilkan dan dipecat bila dianggap melawan Majelis Tinggi. "Saya sangat mendukung 1.000 persen Majelis Tinggi turun tangan menyelamatkan partai dan Pak SBY selaku ketua Majelis Tinggi adalah idola saya beliau seorang negarawan dan bapak demokrasi. Hanya saya agak beda pendapat tetang pengambil alihan ketua umum oleh Majelis Tinggi karena melanggar AD/ART," kata Tridianto.

Saat ditanya kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Tridianto mengatakan kedekatannya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Menurutnya, dia masih mendukung Anas sebagai Ketua Demokrat. "Kedekatan saya sama Mas Anas biasa antara ketua umum dan ketua DPC, antara atasan dan bawahan," kata dia.

Pengusaha yang sering di Jakarta ini menambahkan dirinya siap menandatangi pakta integritas. Ia berujar, dirinya baru mau tandatangan pakta integritas saat digelar rapimnas. "Tak benar saya disebut menolak tandatangan pakta integritas di DPD Jawa Tengah. Itu bohong karena saya tak pernah diundang," katanya. (hwo)

Sumber : tribunnews.com

Read More

Ibas Mundur Tidak Perbaiki Citra Demokrat

Bahan Berita - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Burhanuddin Muhtadi menilai keputusan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mundur dari anggota DPR RI tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan citra partai.

"Mundurnya Ibas (panggilan Edhie Baskoro) dari anggota DPR, tidak ada jaminan bisa mengembalikan citra Partai Demokrat yang terus merosot," 

kata Burhanuddin Muhtadi usai diskusi "Bersih-Bersih Parpol" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Burhanuddin mengatakan hal itu menanggapi alasan mundurnya Ibas dari anggota DPR RI karena ingin berkonsentrasi menjalankan tugas-tugas partai yang selama satu setengah tahun ke depan akan semakin berat.

Penyelesaian masalah di Partai Demokrat, menurut dia, masih harus melalui proses panjang dan tidak bisa hanya dengan manuver mundurnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dari anggota DPR RI.

"Persoalan yang dihadapi Partai Demokrat tidak bisa selesai dengan proses yang singkat, tapi harus melalui desain secara menyeluruh dan substantif," katanya.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini menjelaskan, persoalan yang lebih substantif di Partai Demokrat seperti melakukan bersih-bersih kader partai yang tersangkut kasus dugaan korupsi, melakukan transparansi pendanaan partai naik sumber maupun belanja.

Jika Partai Demokrat berani melakukan cuci gudang dengan membersihkan para kader yang bermasalah serta melakukan transparansi pendanaan partai, Burhan optimistis, kepercayaan masyarakat yang menurun tajam bisa kembali lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mundur dari anggota DPR RI terhitung mulai Kamis ini.

Edhie Baskoro mundur dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Demokrat yang selama satu setengah tahun ke depan tugas dan tantangannya akan semakin berat.

"Tugas-tugas sebagai Sekjen akan semakin banyak menyita waktu dan energi saya," katanya.

Karena itu, jika dirinya tidak mundur dari anggota DPR RI maka tugasnya sebagai Sekjen Partai Demokrat maupun sebagai anggota DPR RI tidak akan optimal.

Pada kesempatan tersebut, Ibas juga mengucapkan terima kasih kepada para koleganya di DPR RI yang telah bekerja sama selama ini serta meminta maaf jika ada perilaku yang kurang berkenan.(ar)

Sumber : antaranews.com

Read More

Kala Anas Bersuara Lewat Status Blackberry Messenger

Bahan Berita - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak banyak bicara di tengah prahara PD. Namun status Blackberry Messenger (BBM) Anas memberi sejuta arti dan menuai respons dari lawan politiknya.

Saat 5 menteri PD mendesak Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyelamatkan partai pada Minggu (3/2) lalu, Anas melempar status BBM 'Politik Para Sengkuni'. Status BBM yang kemudian membuat internal PD bergejolak hebat.

Dalam cerita Mahabharata, Sengkuni adalah paman dari para Kurawa. Nah, Sengkuni ini yang sukses mengakali para Pandawa dengan siasatnya. Lewat permainan dadu akhirnya para Kurawa bisa menguasai istana Indraprasta. Karakter Sengkuni identik dengan tindakan licik dan pragmatis.

Salah satu anggota Majelis Tinggi PD yang mengusulkan penyelamatan partai, Syarief Hasan, tak mau disebut Sengkuni. Syarif menegaskan upaya penyelamatan PD mendesak dilakukan, tanpa kepentingan untuk melengserkan Anas.

Mendengarkan keluhan orang terdekatnya, SBY akhirnya mengambil 8 langkah penyelamatan PD. Termasuk mengambil alih kendali PD, pada pidato resminya usai memanggil 4 menteri PD di Cikeas pada Jumat (8/2) malam lalu.

Setelah mengambil alih kendali PD, SBY langsung mewajibkan semua unsur DPP, DPD, dan DPC PD menandatangani pakta integritas. Ada klausul setiap kader yang menjadi tersangka kasus korupsi harus mundur. SBY lantas memanggil 33 DPD PD pada Minggu (10/2) lalu, Anas tak hadir beralasan sakit.

Kalangan Majelis Tinggi PD bersuara keras mendesak Anas meneken pakta integritas. Mereka juga menegaskan Anas harus mundur jika menjadi tersangka. Anas menjanjikan akan meneken pakta integritas. Selain itu dia juga menulis status di Blackberry Messenger 'Ojo Dumeh' yang artinya 'jangan mentang-mentang'. Sebuah respon keras yang dilempar Anas melalui kalimat pendek.

Rabu (13/2/2013) Anas baru saja mengganti status BBM-nya menjadi "Ojo kagetan". Seperti ojo dumeh, ojo kagetan merupakan filosofi Jawa yang artinya adalah jangan mudah kaget atau terkejut. Karena orang yang mudah kaget akan panik sehingga pikirannya tidak jernih.

Untuk siapa status ini dibuat? Mungkin hanya Anas yang tahu. Yang jelas Majelis Tinggi PD akan mengundang seluruh DPC PD untuk meneken pakta integritas pada 17 Februari mendatang. Salah satu DPC PD, yakni Ketua DPC PD Cilacap, Tri Dianto, mengucap kalimat keras melawan pengambilalihan PD oleh SBY.

"Mengambil alih PD itu melanggar AD/ART," tegas Tri pada Selasa (12/2).

Pernyataan ini menuai respon keras anggota Majelis Tinggi PD Max Sopacua yang memintanya mundur dari PD jika melawan perintah SBY.

Sumber : detiknews.com

Read More

Divonis 7,5 tahun, Bupati Buol minta makelar suapnya juga dibui

Bahan Berita  - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, akhirnya menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu, dengan pidana penjara selama 7,5 tahun. 

Menurut majelis hakim, Amran sebagai pejabat negara terbukti menerima suap Rp 3 miliar dari pengusaha dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya.

Usai pembacaan putusan, Amran meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan dua orang terlibat perkara suap itu dijadikan tersangka. Dua orang itu adalah Direktur PT Hardaya Inti Plantation Totok Lestiyo, dan Asisten I Bupati Buol yang juga mantan Ketua Tim Lahan, Amir Rihan Togila.

Menurut Amran, Totok adalah perantara antara dia dan Hartati. Sementara Amir dan sembilan anggota tim lahan menerima uang imbalan masing-masing Rp 10 juta buat menerbitkan surat rekomendasi penerbitan Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan buat PT HIP.

"Karena kedua orang itu jelas-jelas terlibat dalam perkara ini. Dan waktu proses penyidikan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji menjadikan keduanya sebagai tersangka," kata Amran usai pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/2).

Mendengar pernyataan itu, para kerabat dan pendukung Amran tepuk tangan dan berteriak 'Betul!, dalam ruang sidang. Sebagian kerabat Amran terlihat menangis lantaran terpukul mendengar putusan hari ini.

Amran mengatakan, berkaca dari perkara suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, melibatkan terdakwa Fahd A Rafiq. Saat itu, ada saran dari lima anggota majelis hakim kepada penuntut umum KPK agar menetapkan Haris Andi Surahman menjadi tersangka, lantaran memberi keterangan berbelit dalam sidang. Akhirnya memang KPK menjadikan Haris sebagai tersangka dalam kasus itu.

Namun, Hakim Ketua Gusrizal Lubis menepis permintaan Amran. Menurut dia, penetapan seseorang menjadi tersangka adalah kewenangan penyidik.

"Masalah siapa yang akan jadi tersangka menurut KUHAP adalah kewenangan penyidik. Kami majelis hakim tidak bisa melakukan hal itu. Kami hanya menerima perkara dan menyidangkannya," kata Hakim Ketua Gusrizal.

Majelis hakim juga memutuskan pidana denda buat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebesar Rp 300 juta, dan apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan selama enam bulan.

Menurut Hakim Ketua Gusrizal, Amran Abdullah Batalipu terbukti melanggar dakwaan pertama. Yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usai pembacaan putusan, Amran dan tim penasehat hukumnya menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Vonis Amran hari ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa beberapa pekan lalu. Saat itu, jaksa menuntut Amran dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Saat itu jaksa juga meminta hakim memerintahkan Amran membayar uang pengganti Rp 3 miliar. Tetapi hal itu urung dilakukan lantaran uang diterima Amran adalah suap, tapi tidak merugikan keuangan negara.

Sementara itu dalam perkara sama, pekan lalu majelis hakim sudah memvonis Siti Hartati Murdaya dengan pidana penjara selama 2 tahun delapan bulan. Sedangkan dua anak buah Hartati, Yani Anshori dan Gondo Sudjono Notohadi Susilo sudah divonis masin-masing 1 dan 1,5 tahun bui.

 

Sumber: Merdeka.com

Read More

Di mana posisi Ibas dalam kisruh SBY-Anas?

Bahan Berita - Tadi malam setibanya di Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Ada beberapa anggota dewan pembina yang hadir, di antaranya, Jero Wacik, Syarief Hasan, dan Amir Syamsuddin. Pertemuan itu juga dihadiri Menpora Roy Suryo.

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Pertemuan elite Demokrat itu tidak melibatkan sang ketua umum partai, Anas Urbaningrum.

Sementara Anas berada di kediaman pribadinya, wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Anas ditemani oleh beberapa pengurus daerah.

Tidak diundangnya Anas dalam pertemuan di Cikeas ini menunjukkan SBY sudah berani melakukan perang terbuka. Selama ini, SBY selalu menutupi dan memilih bersikap pasif.

"Perang sebenarnya sudah dimulai sejak SBY memberikan keterangan dari Jeddah, tapi sekarang langsung terang-terangan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada merdeka.com, Kamis (8/2).

Di tengah kisruh seperti ini, selama ini publik selalu melihat Anas berlindung di samping Sekjen Demokrat, Edhie Baskoro atau Ibas. Tapi kali ini, Ibas seperti meninggalkan Anas.

"Ada pula skenario Ibas memang disiapkan oleh SBY untuk menggantikan Anas. Karena posisinya adalah Sekjen, jadi kalau ada KLB, otomatis sekjen partai bisa maju sebagai ketua umum," ujar Ray.

Argumen itu diperkuat dengan komentar tajam Ibas menanggapi survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dalam survei itu, elektabilitas Demokrat hanya 8,3 persen. Ibas menilai, hasil survei itu merupakan lampu merah bagi Demokrat.

"Tidak biasanya Ibas berkomentar tajam seperti itu. Karena biasanya datar-datar saja," kata Ray.

Apakah pernyataan itu mengindikasikan Ibas juga ingin meninggalkan Anas?

Sumber: Merdeka.com

Read More

Pejabat dan penegak hukum kerap menerima suap seks

Bahan Berita - Anda tentu ingat kasus hakim Dwi Djanuwanto dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Komisi Yudisial memecat dia lantaran terbukti melanggar kode etik. Dia memesan penari telanjang kepada orang berperkara sedang dia tangani. Kasus serupa juga menjerat hakim Dainuri di Aceh. Dia terbukti menerima suap syahwat dari orang berperkara.

Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok, ada banyak modus suap syahwat. Ada yang diberikan di awal sebagai pelicin, di tengah perundingan, atau di akhir sebagai hadiah atas bantuan si penerima. ”Jadi memang ada dan banyak sekali kasus-kasus seperti itu,” kata dia,

Jamil beberapa waktu lalu melakukan penelitian berjudul Menjerat Penyuap dan Pelayan Suap Seks. Lalu bagaimana modus suap seks ini. Berikut petikan wawancara Muhammad Taufik dari merdeka.com dengan Jamil Mubarok, peneliti MTI, melalui telepon, Selasa (5/2):

Menurut hasil penelitian Anda, apakah suap seks benar-benar ada?

Ada dan banyak sekali kasus seperti itu. Kasus ini tidak tampak karena penegakannya nyaris tidak ada. Suap seks itu biasanya untuk mendekatkan komunikasi antara si pemberi dan penerima. Pada dasarnya suap seks itu tidak berdiri sendiri Karena temuan kami di lapangan, suap seks cuma sebagai pelengkap saja. Penyuap sudah memberi uang sebagai fasilitas suap. Jarang ditemukan orang dikasih suap seks tanpa dikasih uang.

Bagaimana dengan modus suap atau gratifikasi seks?

Modusnya beraneka ragam. Ada gratifikasi seks itu diberikan di awal, ada di pertengahan atau di akhir.  Di awal itu biasanya sebagai pelicin awal, sebagai pancingan dari si pemberi komisi terhadap si penerima. Kalau di pertengahan, biasanya sebagai media untuk negosiasi. Karena kesepakatan diinginkan antara si pemberi dan penerima suap tidak selamanya mulus.

Di situ juga terjadi tawar menawar harga, negosiasi angka karena persentasenya kurang, karena harus ada setoran-setoran. Akhirnya ada kerenggangan hubungan, sehingga memaksa si pemberi menyediakan suap seks sebagai alat negosiasi. Kalau di pertengahan, biasanya pelayan seks itu sebagai alat negosiasi.

Nah, kalau suap seks di akhir, biasanya memang hadiah dari si pemberi atas semua proses sudah dilakukan si penerima. Uang sudah dikasih, kebijakan sudah diubah, kemudian suap seks diberikan sebagai hadiah cuma-cuma. Tetapi sebenarnya itu juga bukan suap cuma-cuma, justru sebagai saham untuk memperlancar suap selanjutrnya.

Itu sebenarnya berbahaya karena suap seks di akhir biasanya dijadikan kartu truf oleh pemberi dan akhirnya digunakan menjerat penyelenggara negara. Nanti Itu bisa dijadikan sebagai alat peras untuk menakut-nakuti penyelenggara negara. Tetapi ada juga hanya hadiah setelah bekerja sama dengan baik.

Tarifnya sampai berapa?

Sebelum saya bicara tarif, saya akan bicara dulu pola umum temuannya.

Bagaimana pola temuan kasus suap seks itu?

Saya ingin menyebut beberapa contoh kasus. Ini biasanya lazim terjadi bagi auditor, pengawas, penyidik kepolisian atau kejaksaan, atau penyelenggara negara datang ke daerah. Atau, penyelenggara negara ketika datang ke instansi tertentu. Fasilitas suap untuk mereka semuanya sudah disediakan. Bahkan hotel, tiket perjalanan, perlengkapan, berikutya perempuannya dikasih.

Dari mana Anda mendapatkan data. Apakah ada pengakuan atau pengaduan?

Saya melakukan wawancara. Terutama ke teman-teman penegak hukum, penyidik kejaksaan, kepolisian, dan lainnya. Dari pengalaman mereka, saya ambil banyak sekali data, kemudian kami memverifikasi ke lapangan. Kasus-kasus saya ambil kemudian kami verifikasi.

Lalu sejak kapan suap atau gratifikasi seks muncul?

Kalau dari sejarah Indonesia, tahun 1967 sudah pernah muncul kasus di persidangan. Waktu itu gubernur Bank Indonesia (BI) memakai dana BI untuk berpesta dengan perempuan–perempuan. Yang terbaru, paling fenomenal justru bukan urusan korupsi tetapi pelanggaran etik. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dwi Djanuwanto, dipecat atau ditindak oleh Komisi Yudisial karena terbukti meminta, memesan penari telanjang kepada orang berperkara sedang dia tangani.

Kemudian kasus seorang hakim di Aceh, Dainuri, dia mendapat suap syahwat dari perempuan berperkara. Ini bukti, pada dasarnya gratifikasi seks bisa dibuktikan dan dijerat. Karena undang-undang kita sudah sangat komprehensif. Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Alat Bukti itu banyak. Ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli atau surat, dan bukti petunjuk penyadapan kalau KPK. Cukup dua alat bukti saja bisa dijerat.

Apakah penelitian hanya fokus pada penegak hukum?

Penelitian saya itu lebih pada pembuktian yuridis. Bagaimana menerapkan pasal ke dalam kasus-kasus. Seperti saya tanyakan kepada penyidik kasus-kasus pernah mereka tangani tetapi tidak mereka lanjutkan. Menurut mereka, orang-orang itu sudah bisa dijerat dengan gratifikasi. Tetapi kadang begini, ada penyidik bicara ke saya, ada pejabat publik ditangkap, kemudian dia punya perempuan simpanan.

Misalkan ketika pejabat terkena kasus dan ditangkap, lalu diinterogasi, terus penyidik tahu dia memiliki perempuan simpanan. Saat diinterogasi pejabat bungkam. Maka penyidik tahu menakut-nakuti pejabat itu dengan cara akan memberi tahu istrinya tentang perempuan simpanan tadi. Rupanya mereka (para pejabat) takut sekali. Jadi ada juga masalah seperti itu sebagai alat interogasi.

Apakah suap seks memang paling efektif atau hanya suplemen saja?

Betul. Suap atau gratifikasi seks ini hanya untuk suplemen saja. Karena pada dasarnya, orang kalau sudah bicara seks saja sudah terasa akrab, terasa lebih dekat. Hanya sebagai bumbu suap saja. Jadi suap itu dibumbui dengan perempuan-perempuan, jadilah suap seks.

Biodata

Nama:
Jamil Mubarok

Tempat dan Tanggal Lahir:
Tasikmalaya, 6 November 1981

Agama:
Islam

Pendidikan Formal:
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta (2000-2005)
Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta (sedang berlangsung)

Pendidikan Non-Formal:
Program pelatihan di Global Legal Information Network (GLIN) Library of Congress, Washington DC (2007)
Legal Drafting Training, Indonesian Jentera Law School, Bali (2011)

Pengalaman:
Tim Analisa Job Description and Staffing Assessment  Mahkamah Agung for MCC’s Project (Millennium Challenge Corporation - ICCP) (2008-2009)
Tim Kelompok Kerja Penilai Organisasi dan Inventori Kumpulan Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 1955-2008 (2009)
Asisiten Peneliti untuk Penyusunan Rencana Induk Mahkamah Agung 2009-2035 (2009-2010)
Koordinator Peneliti untuk Pemetaan Masalah Pengadilan Pajak di Indonesia, NLRP (National Legal Reform Program) (2010)
Peneliti dan Editor untuk penyusunan buku Kapita Selekta Kasus-kasus Korupsi di Indonesia; Putusan-putusan Mahkamah Agung (2010)
Peneliti dan Editor untuk penyusunan buku Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman (2010)
Koordinator Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak versi Masyarakat, NLRP (National Legal Reform Program) (2010)
Peneliti dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa versi Masyarakat (2011)
Koordinator Tim Ad Hoc Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2011-2015 (2011)
Peneliti Penegakan Kode Etik Partai Politik di Indonesia (2011)
Peneliti Divisi Hukum dan Peradilan MTI – Masyarakat Transparansi Indonesia (The Indonesian Society for Transparency) (2008-2010)
Koordinator MTI (2010-sekarang)

Sumber: Merdeka.com

Read More

Mungkinkah PKS akan terkena efek Aa Gym?

Bahan Berita - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengaitkan kasus yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan kasus poligami ustaz kondang Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Saat mendengar kabar kyai pujaan itu nikah lagi, jamaah Aa Gym yang kebanyakan wanita dan ibu-ibu meninggalkan pengajiannya.

Imbasnya, kerajaan bisnis Aa Gym pun goyang. Padahal dulu, kawasan Gegerkalong Bandung, dikenal sebagai basis Manajemen Qalbu (MQ). Aa Gym bahkan punya penerbitan buku, stasiun televisi, radio, hingga minuman cola dengan nama MQ Cola.

"Bukan mustahil PKS akan ditinggalkan para kader, sama seperti Aa' Gym yang ditinggalkan oleh ibu-ibu pengajiannya karena nikah lagi. Tidak ada yang dilanggar oleh Aa' Gym dengan menikah lagi," kata Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia Toto Izul Fatah, di Kota Bandung, Selasa (5/2).

Toto menuturkan, berdasarkan kajiannya terhadap karakter pemilih di setiap partai pihaknya menganalisa kasus LHI punya efek domino yang buruk terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh PKS.
PKS, kata dia, adalah sebuah partai yang dibangun oleh militansi yang kuat dan dibangun oleh semangat dakwah.

"Di mana orang yang masuk PKS, selain karena mencari karir politik tapi juga ada semangat agamanya," kata dia.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah, kondisi yang dialami oleh nasib PKS hampir sama dengan Partai Demokrat akibat tersandung kasus korupsi. PKS pasti akan ditinggalkan sebagian kadernya.
 "Parahnya hampir sama dengan Demokrat, PKS sudah tidak bisa apa-apa," ungkap Iberamsjah kepada merdeka.com, Senin (4/2).

Seluruh partai yang berisi kader-kader yang tersangkut dengan kasus korupsi mampu menurunkan popularitas partai di mata masyarakat. Termasuk PKS, ketika mantan presidennya tersangkut dugaan suap impor daging di Kementerian Pertanian.

"Partai agama atau partai Islam, anti korupsi lebih giat dikemukakan. Tapi partai-partai yang diisi orang koruptor bakal dijauhi. Nggak bisa diberesi macam-macam," tandasnya.
Alhasil, upaya mengembalikan kepercayaan rakyat akan lebih sulit bagi PKS. Terlebih, kasus korupsi langsung menimpa presidennya.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid membantah. Menurut Hidayat, PKS justru makin solid.
"Bahkan ada yang menginfakkan uang dan menghibahkan sepeda motor untuk meningkatkan kualitas partai lagi," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/2).
Hidayat menambahkan, penetapan Luthfi sebagai tersangka, tidak mempengaruhi loyalitas kader akar rumput. Mereka meyakini, penetapan itu hanya peristiwa regional dan bukan menggambarkan wajah asli PKS.

Terlebih, PKS merasa diuntungkan dengan pemberitaan itu. Pemberitaan seputar Luthfi, justru menguatkan solidaritas PKS. Sehingga, meski diterjang badai PKS tetap optimis target masuk tiga besar di Pemilu 2014 bakal tercapai.

"Kalau kader solid, kami mudah untuk naik," tegas Hidayat.

PKS pun yakin akan menempati posisi tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Baru muncul 3 bulan, Rhoma Irama masuk 4 besar capres

Bahan Berita - Tim Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil survei mengenai capres potensial untuk Pilpres 2014 mendatang. Secara mengejutkan, Rhoma Irama bersaing kuat, bahkan mengungguli tokoh seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Wiranto.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berada di urutan pertama dengan 21,2 persen. Selanjutnya ada Prabowo 18,4 persen, Megawati 13,0 persen, Rhoma 10,4 persen, Aburizal Bakrie 9,3 persen, Jusuf Kalla 7,8 persen dan Wiranto 3,5 persen.

Menurut salah satu pendiri Tim Pusat Data Bersatu (PDB) data tersebut diambil dengan menggunakan tatap muka terhadap 1.200 responden.

"Pengambilan data dalam survei ini dilaksanakan pada 3-18 Januari lalu, dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia. Responden adalah warga negara yang mempunyai hak pilih," kata Didik J Rachbini, di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (6/2).

Tingkat kesalahan (margin of error) dalam survei ini sebesar 2,8 persen. "Cara penarikan sampel, acak bertingkat, mencakup semua kecamatan, 10 responden per kelurahan/desa dari 95 kota atau kabupaten," papar Didik.

Selain Didik, PDB juga digawangi oleh Pieter Ghonta, Tanri Abeng, Daniel, Ridwan, Basri Jalal, Theo Sambuaga dan peneliti-peneliti yang memiliki latar belakang berbeda. Mereka ingin berperan dalam pematangan demokrasi menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang.

Rhoma Irama mulai muncul sebagai salah satu capres ketika Wadah Silaturahim Asatidz, Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) menyatakan dukungannya akhir lalu. Rhoma sendiri kemudian mulai bersafari ke beberapa daerah untuk memperkenalkan diri siap maju sebagai capres.

Jika dihitung-hitung, cuma 3 bulan saja bagi si raja dangdut ini untuk masuk ke dalam lima besar capres yang paling populer versi PDB. Capres yang dia kalahkan pun tak tanggung-tanggung, Aburizal Bakrie, ketua umum partai terbesar, Partai Golkar, dan juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Majalah Indonesia 2014 beberapa waktu lalu juga mengeluarkan 36 kandidat capres yang kemungkinan berlaga pada Pilpres 2014. Rhoma Irama pun masuk dalam daftar nama tersebut.

Jokowi juga masuk dalam 36 nama yang mungkin memimpin Indonesia. Dijelaskan dalam majalah setebal 105 halaman tersebut bahwa sosok Jokowi adalah pemimpin yang memilih berdiri di kelas festival.

Dalam acara yang dikemas dalam bentuk diskusi tersebut, Rhoma Irama juga dihadirkan. Dalam judul dituliskan 'Serius! Satria Bergitar itu Maju Berlaga'.

Masih banyak waktu bagi Rhoma untuk 'berkelana', menemui konstituen untuk persiapan 2014. Dan bisa jadi, Rhoma akan menduduki posisi puncak, mengungguli capres-capres lain yang saat ini masih mengunggulinya.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Mahasiswa Teriak 'Anas Korupsi' Lalu Baku Pukul

Bahan berita - Dua mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berulah di sela acara pelantikan pengurus nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Selasa, 5 Februari 2013.

Ketika acara penutupan yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. tengah khusuk berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB, dua orang itu berteriak dari tribun atas, "Anas korupsi! Tangkap Anas!"

Seorang peserta acara, Ahmad Sauki yang mengaku anggota KAHMI Tangerang mengaku teriakan itu sangat keras dan lantang terdengar sampai aula bawah. "Saya lihat setelah berteriak, dia membentangkan spanduk panjang setengah meter. Isinya belum sempat terbaca karena keburu ditarik panitia berseragam batik,"ujar Sauki kepada Tempo.

Merasa aspirasinya diganggu, mahasiswa yang meneriaki Anas itu sempat beradu mulut dengan panitia. "Tapi justru dia dipukul mukanya, lalu ditarik paksa keluar," kata Sauki.

Reza, mahasiswa anggota HMI di Universitas Nasional Jakarta mengaku berada tepat di belakang si pembuat onar. "Kejadiannya begitu cepat," kata dia. Begitu petugas berseragam mendekati dua mahasiswa ini, ratusan peserta acara juga ikut menyerbu mereka.

Di lantai bawah, dua orang pembuat onar ini masih terus meronta-ronta sampai bajunya terbuka. Beberapa orang yang diduga rekan kedua mahasiswa itu mencoba melerai dengan mengatakan, "Sudah-sudah."
Belum jelas benar darimana dua pria itu berasal.

Sejumlah orang menyebut mahasiswa itu berasal dari daerah Indonesia Timur. Ketika insiden ini terjadi, tidak ada satu pun polisi yang nampak. Meski begitu, semua petugas keamanan JCC menolak memberitahu kemana kedua mahasiswa itu dibawa. Mereka langsung menghilang.

Sumber : Tempo.co

Read More

PPP Larang Kadernya Berpoligami

Bahan Berita - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerbitkan maklumat kepada kadernya. Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani mengatakan maklumat tersebut diputuskan oleh Ketua Umum Suryadharma Ali. 

Menteri Agama itu meminta kader PPP tidak berpoligami atau memiliki lebih satu istri. 

Meski dibolehkan dalam ajaran Islam, tetapi dalam pelaksanaannya dinilai akan jauh dari menciptakan rasa keadilan bagi kaum perempuan.

"Kader PPP untuk tidak boleh melakukan poligami. Karena poligami tidak bisa diterapkan dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Karena kader kita belum bisa terlihat adil mengenai hal itu," kata Yani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Yani mengatakan partai berlambang Ka'bah itu juga melarang seluruh calon legislatif yang maju dalam pemilu 2014 untuk berpoligami. Yani mengungkapkan meskipun Islam memperbolehkan namun praktek keadilan akan sulit. Hal itu menyebabkan munculnya praktek korupsi.

"Namun bagi yang sudah poligami maka tidak akan dikasih kesempatan untuk jadi caleg lagi. Jadi kita juga memperjuangkan perasaan perempuan Indonesia," ungkap Yani.
Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan bahwa selain Poligami, Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali juga mengeluarkan maklumat agar para kadernya dilarang Korupsi

"Sedangkan maklumat ke tiga para kader juga dilarang menggunakan narkoba, Karena itu kita akan melakukan kerjasama dengan BNN. Karena narkoba telah menerjang seluruh kalangan termasuk para wakil rakyat juga," tukasnya.

Sumber : Tribunnesw.com

Read More

Anis Matta: PKS Ibarat Logo Nike

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta segenap kadernya melakukan introspeksi demi kemajuan Partai ketimbang terjebak pusaran isu seputas kasus suap Presiden lama PKS Luthfi Hasan Ishaaq. 

Ibarat logo Nike, kata dia, prestasi PKS harus terus baik. "Bahwa (dibawah kepemimpinan Anis) memimpin PKS ini akan seperti logo Nike, terus naik. PKS bukan (pesawat) Sukhoi yang naik, terus menabrak gunung," ujarnya saat jumpa pers di sela acara roadshow ke Jawa Barat, di Padalarang, Bandung Barat, Ahad 3 Februari 2013.

"Semangat Nike yang naik itu yang ingin saya sebarkan ke semua kader," kata dia. Sambil bicara, Anis menggerakkan tangan ke arah atas meniru bentuk logo sepatu buatan Amerika Serikat itu. Anis juga menegaskan, jajarannya tak perlu lagi membuang energi dengan berlarut-larut membahas kasus suap impor daging sapi Luthfi dan isu konspirasi seputar penetapan tersangka Luthfi.

"Persoalan konspirasi tidak akan kami bahas lagi, itu kami anggap sudah selesai.

Sekarang fokus bukan keluar tapi fokus ke dalam, konsolidasi," katanya. Menyusul kasus Luthfi, Anis hari ini mulai menggelar roadshow konsolidasi struktur dan kader tingkat provinsi. 

Roadshow pertama digelar di Jawa Barat, tepatnya di Hotel Mason Pine, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad 3 Februari 2013. Rapat konsolidasi dipimpin Anis sebagai Presiden Partai ini diikuti seribuan kader PKS dari seantero Jawa Barat. Rapat ini tanpa dihadiri Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, juga calon inkumben Gubernur Jawa Barat Ahamad Heryawan. 

 "Saya akan fokus keliling seluruh daerah dulu, khususnya ke daerah-daerah penting, untuk konsolidasi internal dan memberikan pemahaman yang benar kepada kader tentang apa yang terjadi dan apa yg harus dilakukan (menyusul kasus Luthfi),"jelas dia. Simak heboh dan panasnya suap daging sapi impor.

Sumber : id.berita.yahoo.com

Read More

Dianggap Paling Korup, Demokrat Terpuruk?

Bahan Berita - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan, publik menilai kader Partai Demokrat yang paling korupsi. 

Inilah yang yang menyebabkan, tingkat keterpilihan Demokrat berbanding terbalik dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap baik oleh publik.

"Demokrat tidak mampu mengatasi opini publik bahwa kadernya yang paling korupsi," kata Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Ahad, 3 Februari 2013. Padahal, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono mencapai 56 persen pada Desember 2012.

Jayani menuturkan, survei dilakukan pada 6-20 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang dengan ambang batas kesalahan sebesar 3 persen dan tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Jayadi menjelaskan, secara teori seharusnya persepsi terhadap Presiden Yudhoyono sejalan dengan Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah. Dia mencontohkan pada periode 2004-2009. Semakin baik kinerja presiden, maka dukungan kepada Demokrat juga semakin kuat. Tetapi dalam kurun waktu 2011-2012, hubungan antara Presiden Yudhoyono dengan Partai Demokrat sangat lemah.


Jayadi menjelaskan, anomali ini terjadi sejak bekas Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin berkicau mengenai kasus Hambalang. Pernyataan Nazarudin mengenai keterlibatan Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam kasus ini mendapat perhatian besar dari media massa. "Ini yang menjadi awal anomali ini," kata dia.

Dia menjelaskan, jika masalah korupsi ini tidak tertanggulangi pada 2013, Jayadi menilai Demokrat akan terus merosot. Menurut dia, kinerja baik pemerintah tidak akan bisa menolong mendongkrak citra partai pemenang Pemilu 2009 ini. Menurut dia, Demokrat tidak bisa menunggu keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan partai. "Yang dihadapi Demokrat adalah hukum politik, bukan hukum pidana," ujarnya.

Sumber : Tempo.co

Read More

Presiden PKS Jadi Tersangka Korupsi, Ini Celoteh Ruhut

  Bahan Berita - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang kerap menyindir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang dekat dengan surga, mengaku kaget dan sedih mendengar kasus yang menjerat partai berlambang bulan sabit itu.

"Sebenarnya aku kaget dan sedih dengan apa yang dialami PKS," ujar Ruhut kepada Okezone, Jumat (1/2/2013).

Apalagi, lanjut Ruhut, PKS selama ini selalu menyatakan bahwa partai mereka bersih dari korupsi. Namun, Ruhut tak sepakat jika kasus yang menjerat Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dipolitisasi.

"Aku mohon semua kader politik apapun jabatannya apabila ada masalah hukum korupsi jangan dianggap politisasi, itu tidak baik. Harus hormati apa yang KPK lakukan," tuturnya.

Kata Ruhut, suhu politik di Indonesia yang mulai memanas menjelang Pemilu 2014 sebaiknya diikuti kewaspadaan oleh para kader partai. "Kader harus waspada karena kalau mereka kena sanksinya adalah sanksi sosial, bukan hanya pribadi tapi partainya juga kena. Makanya jangan main api, nanti terbakar," katanya.

Ruhut menilai apa yang dilakukan Luthfi dengan langsung mundur dari jabatannya merupakan bentuk kesatria seorang pemimpin. "Aku bangga dia minta nonaktif, Luthfi ksatria," kata anggota Komisi III DPR ini.

Kendati tengah tersandung kasus, Ruhut meminta PKS tak merasa dizalimi dengan adanya kasus ini. "Jangan merasa terzalimi, PKS jangan kecil hati," tutur Ruhut.

Apakah persaingan 2014 menjadi ringan karena PKS terkena kasus korupsi? Ruhut mengatakan persaingan di 2014 akan tetap sengit. (sus)

 

Sumber  : okezone.com

Read More

Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum

Bahan Berita - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait kasus suap yang membelitnya. 

Apapun pertanyaan yang diajukan, Luthfi hanya membalas dengan senyuman.

Ia juga hanya melempar senyum ketika ditanya soal dugaan gratifikasi seks dalam kasusnya. "Sudah ya," kata Luthfi usai konferensi pers di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Rabu 30 Januari 2013.
Kasus tangkap tangan ini menyeret Luthfi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait izin impor daging sapi. Luthfi dan Ahmad kini diinterogasi di KPK. Ahmad ditangkap di Hotel Le Meridien. Ia juga ditetapkan tersangka bersama dua petinggi PT Indoguna yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK juga menangkap seorang wanita muda dalam operasinya, Selasa malam lalu, sumber Tempo di kalangan penyidik menyebutkan,

wanita ini diduga sedang bermesraan dengan seorang pelaku suap di satu kamar hotel. "Mereka sedang berdua-duaan," ujarnya, 

Rabu, 31 Januari 2013. (Baca juga: Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?)

Menurut sumber tersebut, wanita yang usianya diperkirakan 20 tahunan itu berasal dari sebuah universitas terkemuka di Jakarta Selatan.  

Keberadaannya disinyalir terkait dengan gratifikasi seks. "Masih didalami kemungkinan ke arah itu," kata sumber. Simak heboh dan panasnya daging sapi di sini.
ANANDA BADUDU | TRI SUHARMAN

Sumber : tempo.co

Read More

Dimakzulkan, Aceng akan gugat MA dan menuntut Rp 5 triliun

Bupati Garut Aceng HM Fikri merasa geram dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang mengabulkan pemakzulan rekomendasi DPRD Kabupaten Garut. 

Aceng beserta tim kuasa hukum akan menggugat balik MA, menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, bahkan Presiden sekalipun. Hal itu dilakukan Aceng, kalau dirinya dilengserkan dari jabatannya.

"Kami akan menggugat dengan tuntutan Rp 5 triliun," kata Kuasa Hukum Aceng, Egi Sujana di Hotel Panghegar, Bandung, Kamis (24/1).

Dia menilai MA telah bersikap tidak agung. Banyak hal tanpa mempertimbangkan keberatan dari kliennya tersebut. Padahal menurutnya pertimbangan keberatan bagian dari hak asasi manusia.

MA kata dia, telah melakukan tindakan diskriminatif. Putusan MA telah melecehkan hukum Islam. Sebab pernikahan Aceng dengan Fany telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Tahun 1974 terkait pernikahan.

Nikah siri Aceng dia anggap bukan pelanggaran pidana, hanya pelanggaran administrasi.

"Tidak ada yang salah dalam pernikahan Aceng," tegasnya.

Karenanya, beberapa langkah hukum akan kembali ditempuh. Dilengserkannya Aceng oleh MA bukan berarti riwayat sebagai orang nomor satu di Garut punah.

"Dari MA harus kembali ke DPRD, dari DPRD ke Mendagri, yang kemudian dilanjutkan ke Presiden," ungkapnya.

"Saya tegaskan bahwa klien saya setelah dikabulkannya keputusan dari MA, jangan ada persepsi bahwa Aceng udah lengser."

Sumber: Merdeka.com

Read More

Bang Sani Apresiasi Kerja 100 Hari Jokowi-Ahok

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, yang biasa disapa Bang Sani, mengapresiasi positif kinerja 100 hari Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya, Basuki T Purnama (Ahok).

"Saya mengapresiasi positif 100 hari Jokowi - Ahok. Yang dia lakukan berjalan mengenali wilayah DKI Jakarta, blusukan ke daerah terpencil. Meskipun tidak cukup menghadirkan perubahan, langkah beliau mengunjungi berbagai wilayah harus diapresiasi," ujarnya, di Jalan Penjernihan Dalam I RT 04/RW 07, Benhil, Jakarta Pusat (24/1/2013).

Mengenali wilayah DKI dengan melakukan terjun langsung kelapangan merupakan awal yang baik pada 100 hari Jokowi-Ahok. 

Diharapkan dengan blusukan yang dilakukan sudah mengetahui dengan benar permasalahan yang ada di DKI dan juga kebutuhan dari warga Jakarta.

Politikus PKS ini juga mengatakan untuk kedepannya pasangan Jokowi-Ahok harus bisa memprioritaskan kebutuhan dari warga Jakarta. 

"Namun tetap harus meningkatkan beberapa hal dikemudian hari bagaimana agar bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan warga," ucap dia. [yeh]

Read More

Megawati ultah ke 66, Taufiq doakan agar khusnul khatimah

Hari ini, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke 66. 

Suami Megawati, Taufiq Kiemas memberi kado istimewa kepada Megawati, yaitu kesetiaan.

"Kadonya tetap setia. Doanya supaya khusnul khatimah dan sehat selalu," kata Taufiq yang juga Ketua MPR di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (23/1).

Kesan Taufiq, selama mendampingi Megawati adalah sering tidak bisa melalui beberapa momentum kehidupan sendiri-sendiri. 

Meski demikian, kedua pasangan itu tidak keberatan dan saling memahami profesi yang mengharuskan banyak dihabiskan di luar rumah.

"Selalu tidak sama-sama, tapi saya selalu tidak pernah nolak, juga sudah diputuskan ibu," terangnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan ulang tahun Megawati dirayakan secara sederhana. Hanya kumpul sama keluarga dan berbagi dengan korban banjir Jakarta.

"Ibu Mega membagikan 1000 tikar, 2000 sarung, 2000 selimut serta nasi kotak atau bungkus dari dapur umum PDIP," kata Tjahjo.

Sumber : Merdeka.com

Read More

SBY Ijinkan AS Bangun Markas Pentagon di Jakarta

Saat ini pemerintah Amerika serikat sedang merenovasi kantor kedutaannya di jakarta. 

Tapi kali ini renovasinya sedikit aneh dan mencurigakan, bayangkan saja pemerintah AS memperluas bangunannya di atas tanah seluas 35 ribu meter persegi dengan biaya total yang di perkirakan akan menghabiskan 302 juta dolar AS dengan di lengkapi 10 tower masing-masing berketinggian 10 lantai. Kalau renovasi seperti ini bukan hanya sekedar untuk mempercantik kantor kedutaan tapi sepertinya ada rencana AS Bangun Markas Pentagon di Jakarta .

Jika rancang bangun gedung tersebut bisa terwujud, bisa dipastikan bakal jadi Gedung Kedutaan Besar AS terbesar ketiga setelah Irak dan Pakistan. 

Karena dengan fasilitas sedemikian lengkap, rencananya Gedung Kedutaan Besar AS tersebut akan digunakan untuk menempatkan markas Angkatan Laut AS, yang tentunya akan dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas rahasia dan peralatan keamanan yang cukup canggih.

Hebatnya lagi, rencana ini secara terbuka diumumkan kepada public melalui Kantor Urusan Pengoperasian Gedung di luar negeri atau yang dikenal dengan Overseas Buildings Operations (OBO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri AS.

Para pemegang otoritas keamanan nasional Indonesia sudah seharusnya meningkatkan kewaspadaannya mengingat lokasi gedung Kedutaan Besar AS tersebut berada di jalan Medan Merdeka Selatan, yang berdekatan dengan pusat kegiatan berbagai kementerian-kementerian strategis, termasuk Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Dengan keberadaan Gedung Kedutaan Besar AS yang akan dilengkapi dengan berbagai peralatan keamanan yang super canggih, sangat masuk akal jika kantor-kantor instansi pemerintah pusat maupun Pemda DKI yang juga berada di lokasi tersebut, akan sangat rawan terhadap sasaran penyadapan pihak Kedutaan Besar AS.

misi utama pembangunan gedung Kedubes AS bersakala luas itu dengan tujuan untuk menciptakan suasana aman sekaligus menciptakan fasilitas-fasilitas dan mekanisme penyelamatan bagi para korps diplomatik dan staf Kedubes AS

Memang benar, seperti diungkapkan oleh situs www.state.gov/obo, misi utama pembangunan gedung Kedubes AS bersakala luas itu dengan tujuan untuk menciptakan suasana aman sekaligus menciptakan fasilitas-fasilitas dan mekanisme penyelamatan bagi para korps diplomatik dan staf Kedubes AS, tapi tidak menutup kemungkinan ada misi tersembunyi di balik semua itu. Kita tahu sendiri seperti apa karakter AS, selalu saja ada udang di balik batu di semua kebijakan yang di keluarkannya.

sumber : beritahebohterkini.blogspot.com

Read More