JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya
menjadi langkah terakhir mengatasi berbagai persoalan kompleks Jakarta.
Saat ini, menurut Jokowi, sebaiknya diusahakan perbaikan infrastruktur
di Jakarta dan kota sekitarnya.
"Itu (pemindahan ibu kota) kalau
memang sudah mentok, kesulitan atasi banjir. Kalau sudah tidak ada jalan
lain, saya sangat setuju," kata Jokowi seusai bertemu dengan pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Senin (21/1/2013).
Jokowi diterima empat pimpinan MPR lain, yakni
Taufiq Kiemas, Hajriyanto Y Thohari, Melani Leimena Suharli, dan Ahmad
Farhan Hamid. Pertemuan itu digelar secara tertutup sekitar 30 menit.
Selama ini, pemindahan ibu kota terus didorong oleh pimpinan MPR. Salah satu daerah yang dinilai layak menjadi ibu kota, yakni Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Selain
bertemu pimpinan MPR, Jokowi juga bertemu pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Pimpinan Daerah. Ketika itu, Ketua DPR Marzuki Ali
mendorong adanya pemisahan antara pusat pemerintahah dengan pusat bisnis
di Jakarta.
"Pindah pusat pemerintahan. Jangan mencampur adukkan
pusat pemerintahan dengan wilayah bisnis, industri. Perjalanan orang
dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang buat ruwet," kata Marzuki. Editor : Hindra.
Sumber : megapolitan.kompas.com
0 comments:
Post a Comment